Asep menjelaskan bahwa dasar penahanan tersebut adalah kecukupan alat bukti yang diperoleh penyidik dalam beberapa pekan terakhir. Ia juga menerangkan pasal yang disangkakan kepada ketiga tersangka.
“Atas perbuatannya, ketiga tersangka tersebut disangkakan Pasal 11 atau Pasal 12 huruf a atau huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 dan jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP,” ujar Asep. Ketentuan tersebut mengatur mengenai tindak pidana suap kepada pegawai negeri ataupun penyelenggara negara yang dianggap menerima atau menjanjikan sesuatu yang tidak sah.
Sebelumnya, pada Agustus 2025, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam perkara serupa setelah dilakukan operasi tangkap tangan. Mereka adalah Abdul Azis, Bupati Kolaka Timur periode 2024–2029; Andi Lukman Hakim yang menjadi penanggung jawab Kemenkes untuk pembangunan RSUD; Ageng Dermanto selaku pejabat pembuat komitmen; serta dua pegawai PT Pilar Cadas Putra, Deddy Karnady dan Arif Rahman.
KPK menyebut bahwa dua pegawai perusahaan berperan sebagai pemberi suap, sementara tiga lainnya merupakan penerima dalam rangka pengurusan proyek RSUD.
Pada 6 November 2025, KPK juga mengumumkan adanya tiga tersangka tambahan, namun identitasnya belum dapat dipublikasikan.
