JAKARTA, TELISIK.ID - Perubahan aturan kepegawaian nasional kembali bergerak senyap di meja legislasi. Skema PPPK paruh waktu dihapus, sementara pemerintah menyiapkan jalur PPPK penuh waktu mulai 2026.
Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN memasuki tahap penting di DPR RI. Salah satu poin yang menyita perhatian adalah penghapusan nomenklatur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK paruh waktu.
Ketentuan itu sempat menimbulkan kegelisahan di kalangan pegawai, terutama terkait kepastian status kerja, kelangsungan kontrak, serta jaminan masa depan karier di lingkungan pemerintahan.
Sejumlah pegawai yang telah diangkat melalui skema paruh waktu khawatir perubahan aturan tersebut akan berdampak langsung pada hak administratif mereka. Kekhawatiran muncul karena istilah PPPK paruh waktu tidak lagi tercantum dalam struktur kepegawaian yang baru.
Namun, pemerintah menegaskan bahwa revisi ini tidak serta-merta menghapus keberadaan pegawai yang sudah terdata dalam sistem.
