Dalam draf revisi UU ASN yang beredar di parlemen, klasifikasi aparatur negara disederhanakan menjadi dua jenis, yakni Pegawai Negeri Sipil atau PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK penuh waktu.

Struktur ini dinilai lebih ringkas dan memudahkan pengelolaan manajemen kepegawaian secara nasional; sekaligus mengurangi tumpang tindih istilah yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

Dengan penyederhanaan tersebut, opsi konversi status menjadi PPPK penuh waktu dipandang sebagai langkah yang paling memungkinkan. Skema ini memberikan kepastian durasi kerja, hak keuangan yang lebih stabil, serta jalur pengembangan karier yang setara dengan pegawai kontrak penuh waktu lainnya.

Pemerintah juga dapat menata kebutuhan formasi secara lebih terukur sesuai perencanaan belanja pegawai.

Sejumlah pejabat kementerian teknis menjelaskan bahwa konversi tidak dilakukan secara otomatis, melainkan melalui mekanisme pendataan dan penyesuaian formasi. Data pegawai paruh waktu yang telah memiliki NIP dan SK menjadi dasar verifikasi.