Karena untuk penyambungan air bersih ke rumah masyarakat telah siap dianggarkan melalui DD. Namun di balik itu, tidak semua kepala keluarga (KK) yang terakomodir. Pembiayaan penyambungan menggunakan DD hanya diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu.
"Kami sebagai perwakilan masyarakat di Dapil VI, tetap komitmen akan memperjuangkan masyarakat untuk bisa mendapatkan sambungan air bersih," ujarnya.
Politisi PDIP itu berkeinginan masyarakat di Kecamatan Kontunaga dan Lohia bisa mendapatkan sambungan air bersih secara gratis. Namun, lagi-lagi akibat pandemi COVID-19, membuat keuangan daerah yang tadinya telah diporsikan untuk program yang bersentuhan dengan masyarakat, terkuras untuk menangani COVID-19.
"Kita harus saling memahami. Saya secara pribadi terkadang meneteskan air mata melihat masyarakat yang sudah berpuluh-puluh tahun kesulitan mendapatkan air bersih," ungkapnya.
Anggota Komisi III DPRD Muna itu paham betul dengan kondisi masyarakat saat ini. Karena, semasa kuliah ketika pulang kampung, ia berpikir dimana letak keberpihakan pemerintah yang tidak pernah hadir untuk menjawab kesengsaraan masyarakat.