Baca Juga: Dinas PUPR Muna Diduga Minta Kontraktor Setor Fee 10 Persen

Ketua LPUI Sulawesi Tenggara, Amir Fariki, menekankan pada aparat hukum agar segera menindaklanjuti itu. Sebab, permintaan itu sudah jelas-jelas masuk dalam kategori korupsi yang melanggar UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

"Harus ditindaki, karena sudah jelas ini perbuatan korup. Apalagi, sudah ada yang siap bersaksi," katanya.

Ia mengaku, bila persoalan permintaan fee proyek yang telah diadukan ke Sekda Eddy Uga tidak ditindaklanjuti, sama halnya membiarkan perilaku korup.

"Kita bayangkan saja, anggaran di Dinas PUPR cukup besar, bila mereka meminta fee 10 persen, pasti jumlahnya cukup gede," timpalnya.