“Tetapi harus juga diingatkan bahwa kalau persangkaannya kemudian dakwaannya itu hanya terkait dengan pasal 11 atau pasal 12, ya gak bisa kemudian dituntut dan dihukum hukuman mati, yang bisa kalau di sana ada kemudian penggunaan pasal 2 UU Tipikor dalam kasus tersebut,” jelasnya.

Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan ini, publik maupun KPK tidak terbuai dengan tuntutan hukuman mati yang dikatakan oleh publik. Olehnya itu, konstruksi hukumnya masuk atau tidak dalam pasal 2 UU Tipikor.

“Jadi kita juga jangan kemudian terbuai saja, bahwa ini mesti dituntut hukuman mati. Kita lihat konstruksi hukumnya masuk apa tidak, untuk misalnya digunakan pasal 2 UU Tipikor itu,” pungkasnya. (C)

Reporter: Rahmat Tunny

Editor: Fitrah Nugraha