"Saya pikir tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu, ketika rujab dibangun di luar Muna Barat," kata Uking.
Baca Juga: DPRD Muna Ingkatkan Pemkab Bayar Kekurangan Insentif Dokter
Ketua DPD II Golkar Muna Barat itu mendukung kebijakan pembangunan yang dilakukan Pj bupati. Karena, selama 8 tahun terakhir, jangankan perkantoran, rujab saja tidak ada, sehingga kepala daerah harus keliling kontrak rumah.
"Saat ini, kita tidak mengawal saja proses pembangunannya. Bila, Pj bupati keliru dalam kebijakannya, kita ingatkan," ungkapnya.
Jubir Pemkab Muna Barat, Muhamad Fajar Fariki menegaskan, tidak ada yang harus dipersoalkan dengan lokasi pembangunan rujab di Waumere. Toh, secara keseluruhan, wilayah yang membentang lurus dari Kecamatan Barangka yang ditandai dengan pintu gerbang hingga Tikep adalah wilayah administrasi Kota Laworo.
