Masih kata Baharaja, sebelum adanya pendampingan hukum kepada terlapor Sin Guan, ada dugaan persekongkolan untuk memeras kliennya tersebut.
"Setelah ditunjuk menjadi penasehat hukum, kami menemui penyidik untuk bersama dengan klien melihat isi BAP namun penyidiknya tidak memberikan, hanya menunjukkan secara sepintas," aku Baharaja.
Selain itu, penyidik juga tidak memberikan surat perintah penangkapan dan penahanan. Padahal, sesuai Undang-Undang, penyidik wajib memberikan Surat Perintah Penangkapan (SPKap) dan Surat Perintah Penahanan (SPHan) kepada keluarga tersangka.
Baca Juga: Dinilai Lamban Tindaklanjuti Aduan, Warga Kecewa Kinerja Aparat Polsek Kemaraya
"Namun ketika kami minta, justru oknum penyidiknya menyuruh kami membuat surat permohonan. Walaupun itu salah, kami terpaksa membuat surat permohonan kemudian SPkap dan SPHan diberikan kepada kami," terangnya.
