Baca juga: Staf Benarkan Menag Positif COVID-19

Jika tetap dilanjutkan, sambungnya, pemerintah harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi dan menerapkan standar yang sangat ketat. Sebab, kata dia, standar teknis pencoblosan tentu harus diubah dan tidak bisa disamakan dengan situasi normal. Hal ini menambah berat di segi anggaran maupun sumber daya.

"Selain begitu banyak biaya yang harus dipersiapkan baik itu terkait APD, sarana prasarana seperti paku, bantal pencoblos dan lain-lain yang harus diganti setiap orangnya dan masih banyak lagi yang harus diperhatikan terkait dengan protokol kesehatan," terangnya.

Dengan begitu, dia yakin Pilkada akan menimbulkan klaster baru penularan virus. Sebab, pihak penyelenggara tidak akan mampu mengontrol pergerakan orang dan memastikan calon pemilih akan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan seperti yang digaungkan pemerintah.  

"Saya khawatir akan menimbulkan klaster baru Pilkada. Di awal pendaftaran saja kita lihat ada beberapa calon terkonfirmasi positif COVID-19," tandasnya.