Soal Pj Kepala Daerah, Mendagri Tito Dilaporkan ke Ombudsman

Selain itu, Pelapor menilai ada potensi konflik kepentingan dan pelanggaran asas profesionalitas. Soalnya, mereka menduduki dua jabatan sekaligus secara aktif. Padahal konflik kepentingan dan pelanggaran asas profesionalitas tidak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Baca Juga: Pemerintah Pastikan Gaji ke-13 PNS dan Pensiunan Cair Juli 2022

Tito juga dinilai menabrak sederet undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Mendagri dalam hal ini telah menempatkan penjabat kepala daerah secara tidak transparan dan akuntabel dan dalam penempatan TNI-Polri sebagai penjabat kepala daerah telah menerabas berbagai peraturan perundangan, seperti UU TNI, UU Polri, UU ASN, UU Pemilihan Kepala Daerah, hingga dua Putusan Mahkamah Konstitusi," kata mereka. (C)

Penulis: Fitrah Nugraha