Salah satu buktinya adalah hadirnya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dipimpin langsung oleh presiden sebagai ketua dan Wapres sebagai wakil ketua dan Menkeu sebagai sekretaris. Dengan anggota tiga Menko, delapan menteri, Gubernur BI, Ketua OJK, Kepala LPS, Ketum MUI dan Kadin.
Baca juga: Penurunan Stunting Difokuskan di 10 Provinsi, Termasuk Sultra
“Pemerintah komit. Karena KNEKS tidak hanya fokus pada soal sertifikasi halal, tetapi juga alat usaha syariah, industri syariah dan keuangan syariah. Jadi benar apa yang disampaikan pimpinan DPD, bahwa penduduk muslim terbesar di Indonesia. Tetapi peringkat bisnis di sektor ini, kita masih kalah dibanding Malaysia. Tetapi nanti setelah Islamic Finance District Center sudah beroperasi maksimal, peringkat kita pasti meningkat,” ucap Ma'ruf Amin.
Selain itu, isu lain yang disampaikan pimpinan DPD RI dalam rapat tersebut di antaranya, pemekaran daerah, ketahanan pangan, ketahanan sektor kesehatan dan problematika pendidikan di era pandemi.
DPD RI menyoroti masih adanya kesenjangan teknologi yang menyebabkan tidak meratanya akses terhadap pendidikan berkualitas. Ditambah dengan belum meratanya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia.