Menanggapi hal itu, kuasa hukum masyarakat terkena dampak, Sarifudin Ihu, SH mengaku, tak bisa menghadiri pertemuan tersebut dengan alasan kendala teknis.
Kata dia, pertemuan yang dimaksud oleh Kemenko Kemaritiman itu merupakan tindak lanjut dari surat somasi tanggal 10 Desember lalu yang intinya membahas penyelesaian sengeketa lingkungan hidup atas tumpahan minyak kelapa sawit mentah (CPO).
"Kasus ini sudah bertahun-tahun namun belum ada penyelesaian hingga hari ini," kata Sarifudin saat dikonfirmasi melalui sambungan telponnya.
Baca Ju: Malam Ini, Duta Lida Sultra Tampil di Indosiar
Saat ini, ia masih menyusun alasan teknis berkaitan dengan ketidakhadirannya itu untuk diteruskan ke kementerian.