Menanggapi keramaian itu, Gus Ipul memberikan penjelasan lebih rinci terkait pernyataannya. Ia menegaskan bahwa izin penggalangan dana dapat diajukan baik melalui pemerintah daerah maupun langsung ke Kementerian Sosial, sesuai dengan cakupan wilayah pengumpulan donasi.
“Sebaiknya kalau menurut ketentuan itu izin dulu. Ya izinnya bisa dari kabupaten, kota, atau juga dari Kementerian Sosial,” katanya, seperti dikutip dari Kompas, Rabu (10/12/2025).
Aturan yang dirujuk Gus Ipul adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, tepatnya Pasal 1 Poin 5.
Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa pejabat yang berwenang memberikan izin antara lain Menteri Sosial, Gubernur atau Kepala Daerah Tingkat I, serta Bupati atau Wali Kota Kepala Daerah Tingkat II.