Baca Juga: Mempertahankan Wantimpres atau Memilih Kembali DPA
Langkah-langkah yang diambil oleh Jokowi dengan dukungan partai-partai politik dan DPR ini telah memperlemah demokrasi, merusak tatanan politik, dan mengancam stabilitas institusi negara.
Ironisnya, partai-partai politik kecuali PDIP (dijadikan “musuh bersama” delapan partai di Senayan), yang seharusnya menjadi benteng demokrasi, justru terlibat dalam tindakan buruk yang dilakukan oleh penguasa politik.
Kesepakatan jahat yang dilakukan oleh Baleg DPR dalam upaya mengakali dan membatalkan keputusan MK menjadi bukti nyata dari degradasi moral di tubuh legislatif pusat.
Presiden Jokowi telah menjadi simbol penguasa politik yang tamak akan kekuasaan. Presiden Jokowi tidak hanya menjadi ancaman bagi demokrasi, tetapi juga menjadi faktor utama kemunduran demokrasi di Indonesia.