“Kalau sanksinya terkait money politics, sesuai ketentuan pasal 523 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa tim kampanye jika melakukan tindakan money politics ada ancaman hukuman penjara. Terhadap caleg jika terbukti pidananya maka ada hukuman tambahan jika sudah inkrah dan terbukt, yaitu didiskualifikasi sebagai peserta pemilu,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Sahinuddin juga mengungkapkan bahwa Bawaslu juga menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), yang bertujuan untuk melihat wilayah mana yang masuk dalam pemetaan wilayah berpotensi terjadinya pelanggaran. Daerah marginal seperti daerah pinggiran, pesisir dan pinggiran kota termasuk dalam daerah rawan. Itulah mengapa pihaknya intens melakukan pendidikan politik karena memang di sana yang menjadi sasaran.
“Indeks kerawanan pemilu di Sulawesi Tenggara saat ini masih dalam kategori sedang. Yang utama saat ini Bawaslu intens memberikan pendidikan politik terkait wilayah-wilayah mana saja yang berpotensi terhadap pelanggaran pemilu tersebut, seperti money politics. Sementara untuk pemetaannya sendiri, daerah pinggiran seperti Puuwatu, daerah pesisir seperti Purirano atau Bungkutoko, daerah padat penduduk seperti Mandonga itu yang menjadi sasaran utama kami intens melakukan pengawasan,” ujarnya.
Bawaslu berupaya semaksimal mungkin melakukan pencegahan supaya pelanggaran tersebut tidak terjadi. untuk mewujudkan hal tersebut tentunya dibutuhkan partisipasi dari masyarakat untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran yang ditemukan agar segera ditindaklanjuti.
“Kami juga berharap adanya partisipasi masyarakat jika memang melihat pelanggaran atau baru ada potensi pelanggaran, untuk segera melapor ke Bawaslu terdekat agar dapat dilakukan upaya pencegahan. Kami berharap masyarakat juga bisa dengan keberanian tinggi melaporkan kepada pengawas pemilu, termasuk kami mendorong masyarakat agar berani menjadi saksi. Tidak perlu takut, Bawaslu menjamin segala kerahasiaan informasi pelapor, ” ujarnya. (A)