Fokus utamanya adalah mengatasi keterbatasan anggaran daerah dan memperbaiki tata kelola pengawasan wilayah pesisir.
"Lokakarya harmonisasi ini dilaksanakan untuk menyinergikan dan mengonsolidasikan berbagai program ekonomi biru yang sudah ada agar lebih tepat sasaran dalam mengatasi masalah degradasi ekosistem laut," ujar Ray, Selasa (24/7/2026).
"Melalui forum ini, seluruh pihak diajak untuk mengidentifikasi tantangan utama di lapangan serta mengevaluasi efektivitas kebijakan agar setiap program antar-dinas dapat saling mendukung," tambahnya.
Selain memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan 10 kabupaten, strategi ini juga mendorong keterlibatan sektor swasta dan skema pendanaan inovatif sebagai solusi konkret atas kendala anggaran pengawasan di daerah.
Kepala Bidang Pengawasan DKP Provinsi Sultra, Ir. Azai menyampaikan, perbaikan ekosistem pesisir secara bertahap mulai menunjukkan hasil positif dalam menopang ketahanan pangan masyarakat.