"Karena memang waktu itukan super optimis menyusun APBD 2018 itu, dari yang 1,2 Triliun diakhir 2017, disusun sampai 1,7 triliun untuk 2018, nah itu permasalahanya sehingga, terjadi gep yang terlalu besar sampi 400 miliyar waktu itu," terangnya.
Kata Sulkarnain, rasa optimis waktu itu wajar dilakukan karena secara rasional baru saja menang pilkada yang mendapat dukungan banyak pihak, termasuk DPP partai yang mendukung pasangan ADP-Sul.
"Tapi Setelah kejadian peristiwa KPK itu, pasti kita paham bahwa, setiap peristiwa seperti itu. Maka alur pemerintah akan menjadi drop. Saya silahturahmi keliling, tapi tidak ada yang menindaklanjuti, karena waktu itu tidak ada yang mau berhubungan sama kita,” bebernya.
"Orang baru saja terkena kasus. Jadi itulah yang terdampak. Sehingga waktu itu kita ambil langkah yang sedikit lebih ekstrim dengan rasionalisasi sangat besar. Tapi karena memang terlalu diarahkan, sehingga kita hanya bisa memangkas yang bisa dipangkas. dampaknya sampi sekarang," tututpnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar, Sahabuddin menerangkan bahwa, usulan pengajuan hak interpelasi sejumlah fraksi mencuat, setelah beberapa anggota dewan tidak menerima jawaban Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) dalam rapat bersama DPRD Kendari.