Penilaian tersebut tidak hanya melihat kepatuhan terhadap tata kelola dan transparansi, tetapi juga kemampuan pemerintah daerah membangun ekosistem ekonomi lokal melalui program tersebut.
Bima juga meluruskan pemahaman mengenai pernyataan Menteri Dalam Negeri terkait insentif bagi daerah yang mendukung MBG. Menurutnya, tugas Kemendagri lebih luas, yakni memastikan seluruh pemerintah daerah menjalankan fungsi pelayanan publik dengan baik.
"Nah ini, perlu kami luruskan. Pernyataan Pak Mendagri, kurang utuh dipahami oleh media dan publik. Jadi Kemendagri ini salah satu tugas utamanya adalah memastikan seluruh pemerintah daerah melaksanakan fungsi pelayanan publik dengan baik," terangnya.
Dalam penilaian pelaksanaan MBG, pemerintah turut memperhatikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Program tersebut harus menjangkau kelompok yang telah ditetapkan, yakni peserta didik, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Pelaksanaan program tersebut juga diharapkan mendukung upaya penanganan stunting di daerah.