Tak Ikuti Putusan MA Revisi Aturan Caleg, KPU Dituding Terus Bersandiwara

JAKARTA, TELISIK.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tak henti mendapat kritikan atas sikapnya yang lamban dalam menindaklanjuti putusan-putusan Mahkamah Agung (MA) terkait perubahan beberapa Peraturan KPU (PKPU).

Salah satu kelambanan sikap KPU ini yakni tak merevisi pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang dinyatakan tak berkekuatan hukum oleh MA. Pasal tersebut mulanya membuat perhitungan 30 persen itu menghasilkan jumlah caleg perempuan yang lebih sedikit dari seharusnya, karena sistem pembulatan ke bawah.

MA melalui putusannya kemudian mengembalikan aturan sesuai pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dengan sistem pembulatan ke atas, sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pemilu 2019.

Mantan Ketua KPU RI, Ramlan Surbakti, menuding jajaran komisioner KPU RI periode saat ini pura-pura tidak tahu atas putusan MA yang membatalkan sistem pembulatan ke bawah untuk menghitung kuota 30 persen caleg perempuan pada Pemilu 2024.

Alih-alih menindaklanjuti putusan MA dengan melakukan revisi atas pasal-pasal itu, KPU sebaliknya dinilai mengulur waktu, termasuk meminta pendapat ahli hukum. Padahal, putusan MA dinilai sudah terang-benderang.