Ramlan sangat yakin jajaran KPU tahu dengan apa yang menjadi putusan MA. “Saya kira, kita semua ini tahu bahwa ketua dan anggota KPU tahu bahwa apa yang mereka lakukan menyalahi undang-undang. KPU kita kan secara teknis mereka menguasai,” tegas guru besar ilmu politik ini.
KPU tak kunjung melakukan revisi terkait aturan perhitungan caleg perempuan, meski putusan MA terbit sejak 29 Agustus 2023. Kesempatan terakhir partai politik memperbaiki daftar calegnya, termasuk memenuhi jumlah kuota 30 persen caleg perempuan, akhirnya ditutup pada akhir masa pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) pada 3 Oktober 2023 lalu.
KPU lalu beralasan, hanya mengandalkan niat baik partai politik untuk memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan. Yakni dengan mengirim surat dinas kepada partai politik untuk memedomani putusan MA sebelum masa pencermatan DCT berakhir.
Menanggapi sikap KPU tersebut, Ramlan menengarai bahwa lembaga penyelenggara pemilu itu enggan merevisi PKPU 10 Tahun 2023 karena hal itu akan merepotkan partai politik.
Partai politik harus mencari caleg perempuan tambahan, atau mencoret caleg laki-laki yang mungkin sudah mulai melakukan sosialisasi di lapangan, guna memenuhi sistem pembulatan ke atas hitungan 30 persen caleg perempuan.