Tak Ikuti Putusan MA Revisi Aturan Caleg, KPU Dituding Terus Bersandiwara

“Ketua KPU (Hasyim Asy’ari, red) ini kan doktor hukum. Itu teman saya konsultasi. Ini kok kenapa gitu? Kok bisa dipengaruhi. Vulgar sekali sekarang,” kritik Ramlan.

Mepetnya waktu untuk melakukan perubahan aturan menjadi alasan bagi KPU, meski putusan itu sudah terbit sejak 29 Agustus 2023. Proses revisi PKPU harus mengikuti tahapan yang dianggap panjang sebagaimana pasal 75 ayat (4) UU Pemilu, termasuk di dalamnya uji publik hingga rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR.

“Tahapan pencalonan sebentar lagi akan selesai dengan ditandai adanya penetapan DCT. Berdasarkan norma tersebut, 3 November 2023, KPU harus sudah tetapkan DCT,” kilah Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik, seperti dikutip Telisik.id dari Kompas, Jumat (6/10/2023).

Idham tak bisa memastikan apakah seluruh partai politik sudah memenuhi ketentuan itu. “Nanti diinfokan, ya. Saat ini masih dalam proses verifikasi administrasi,” ujarnya.

Mantan anggota KPU Jawa Barat ini menyinggung pendapat lima orang ahli hukum yang diajak berdiskusi soal tindak lanjut putusan MA. Pendapat dari para ahli hukum itu juga dijadikan sebagai alasan KPU tak melakukan revisi pasal 8 ayat (2) PKPU 10 Tahun 2023.