“Kini sub tahapan pencalonan sudah berada di ujung dan pada umumnya para ahli yang menjadi pembicara dalam FGD mengatakan bahwa putusan MA mengandung prinsip prospektif, bukan retroaktif,” kilah Idham.
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menemukan, tak satu pun partai politik memenuhi jumlah 30 persen caleg perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil). Hal itu berdasarkan ketentuan pembulatan ke atas yang diatur pasal 245 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Baca Juga: Bacaleg Diduga Pakai SKT Palsu Lolos, Mahasiswa Demo KPU Kota Medan
“Data ini diperoleh dari Daftar Calon Sementara (DCS), berdasarkan jumlah daerah pemilihan yang masih kurang dari 30 persen keterwakilan perempuannya dari setiap partai di tingkatan DPR RI,” ungkap Manajer Pemantauan JPPR, Aji Pangestu, Jumat (6/10/2023).
Daftar Calon Sementara merupakan data yang dirilis KPU RI. Data sementara itu menjadi tahapan terakhir sebelum menjadi DCT yang tak dapat diubah lagi.