“Lelang vendornya saja 2-3 bulan, pengerjaan baru jatuh di bulan 5,” jelasnya kepada Telisik.id melalui sambungan telepon.

Ia berharap ke depannya untuk penerimaan kuota PTSL bisa disiapkan lebih matang mulai dari segi alat ukur, printer, hingga tenaga pengukur di BPN Wakatobi.

Selain itu ia menyayangkan animo masyarakat yang kurang bagus. Beberapa masalah yang sering mereka alami adalah batas-batas yang belum sepaham pembagiannya antar keluarga. Banyak dari mereka juga menolak karena masih harus membayar biaya pungutan untuk pengkuran dan operasional perangkat desa.

Ketidakmampuan Wakatobi memenuhi kesempatan kuota PTSL yang diberi pemerintah dikhawatirkan membuat penilaian yang buruk ke Pemda setempat. Sisa kuota yang ditarik tersebut dibagikan kepada kabupaten lain yang punya antusiasme dan realisasi yang baik.

Tempat berbeda, anggota DPR RI Komisi II, Hugua, mengimbau semua Pemda di seluruh daerah saling berkoordinasi antar Forkopimda dan BPN untuk mensukseskan program strategis nasional ini. Kata Hugua, PTSL harusnya jadi kesempatan emas yang tak boleh disia-siakan agar tak terjadi konflik sengketa tanah di kemudian hari.