Saat situasi semakin tidak terkendali, pihak DPRD Kolut, Perwakilan Pemda, dan instansi terkait memilih meninggalkan lokasi dan berjanji ke ormas Tamalaki dan masyarakat nelayan akan melakukan RDP terkait aktivitas pertambangan PT Riota.
"Kami sudah meninjau lokasi Jetty, selanjutnya kami akan melakukan RDP dengan menghadirkan pihak-pihak perwakilan Tamalaki, masyarakat nelayan, tokoh masyarakat Tolaki, PT Riota, dan instansi terkait untuk mencari titik temunya," terang Wakil Ketua I DPRD Kolut, Hj. Ulfa Haeruddin, ST.
Sementara itu, pihak PT Riota, Ahmad Jais sangat menyayangkan aksi penutupan Jetty dan pelepasan tali tongkang yang dilakukan massa aksi.
"Seharusnya tidak begini caranya, biarkan kami melakukan aktivitas sambil menunggu surat panggilan ke pihak kami untuk menghadiri RDP, karena selama ini kami tidak pernah menerima surat panggilan," pungkasnya. (A)
Reporter: Muh. Risal