Untuk diketahui, selain kejaksaan, TNI Polri setempat juga tak dilibatkan dalam aksi penertiban tanah pada tanggal 29 Juni 2022 lalu.

Keterangan Asisten Bupati Manggarai, Frumencius Mensi Do pada saat itu bahwa pemda sedang menertibkan aset sehingga Pol PP sebagai polisinya pemerintah yang mempunyai kewenangan penuh, bukan bermaksud mengkesampingkan TNI Polri atau pihak-pihak lain.

"Bahwa kemudian terjadi keributan kecil di lokasi yah itu karena efek saja," kata mantan Kadis Pariwisata itu.

Baca Juga: Penumpang Membludak, Jadwal Feri Tampo-Torobulu Tidak Menentu

Sementara itu Pemda Manggarai melalui Kepala Bagian (Kabag) Tata Kelola Pemerintahan (Tapem), Karolus Mance menjelaskan bahwa Pemda Manggarai sudah melakukan kajian yang cukup panjang terkait status kepemilikan tanah Nanga Banda.