"Pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) diberikan masa pajak April 2023 sampai masa pajak Desember 2023," demikian bunyi pasal 5 beleid tersebut.
Dalam pasal 4 beleid juga disebutkan, pemerintah akan memenuhi kriteria nilai tingkat komponen dalam negeri minimal 40 persen bagi kendaraan roda empat.
Maka begitu, pembeli hanya membayar pajak pertambahan nilai sebesar satu persen. Sementara, bus listrik yang memenuhi kriteria nilai tingkat komponen dalam negeri 20-40 persen, pemotongan pajak pertambahan nilai sebesar lima persen.
“Penentuan merek kendaraan yang memenuhi syarat nilai tingkat komponen dalam negeri ditetapkan Kementerian Perindustrian,” begitu isi beleid tersebut. (A)
Penulis: Adinda Septia Putri