JAKARTA, TELISIK.ID - Langkah peninjauan terhadap program makan bergizi gratis membuka sejumlah catatan penting yang dinilai perlu segera dibenahi dalam aspek tata kelola dan pengawasan lintas lembaga.
Di Komisi Pemberantasan Korupsi, kajian terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan melalui fungsi monitoring dan evaluasi yang menyoroti skala besar program tersebut.
Dalam hasil kajian itu, ditemukan bahwa besarnya anggaran dan cakupan program belum sepenuhnya diimbangi dengan kerangka regulasi dan mekanisme pengawasan yang memadai di lapangan.
Direktorat Monitoring KPK menguraikan bahwa kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan.
“Sehingga menimbulkan risiko akuntabilitas, konflik kepentingan, inefisiensi, serta potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya,” demikian keterangan Direktorat Monitoring KPK, seperti dikutip dari Detik, Minggu (19/4/2026).