3. Pendekatan sentralistik dengan satu aktor dominan dinilai meminggirkan peran pemerintah daerah serta melemahkan sistem pengawasan berlapis.

4. Potensi konflik kepentingan dalam penentuan mitra dapur meningkat akibat kewenangan terpusat dan belum jelasnya standar operasional prosedur.

5. Transparansi dan akuntabilitas dinilai masih lemah, terutama dalam proses verifikasi mitra serta pelaporan keuangan.

6. Sejumlah dapur tidak memenuhi standar teknis, yang berdampak pada munculnya kasus keracunan makanan di beberapa daerah.

Baca Juga: Utang Baru MBG dan Kopdes Merah Putih 2026 Disuntik hingga Ratusan Triliun, Begini Penjelasannya