7. Pengawasan keamanan pangan belum optimal karena minimnya keterlibatan dinas kesehatan dan lembaga terkait.
8. Indikator keberhasilan program belum tersedia secara jelas, termasuk pengukuran awal status gizi penerima manfaat.
Selain memaparkan temuan, KPK juga menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan tata kelola program MBG. Rekomendasi tersebut mencakup penyusunan regulasi yang lebih komprehensif, penguatan peran pemerintah daerah, hingga pembenahan sistem pengawasan dan pelaporan keuangan.
KPK juga menekankan pentingnya pelibatan instansi teknis dalam pengawasan mutu pangan serta perlunya indikator yang terukur untuk mengevaluasi keberhasilan program secara berkelanjutan. Langkah ini dinilai menjadi bagian penting dalam memastikan program berjalan sesuai tujuan serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam implementasinya. (C)
Penulis: Ahmad Jaelani