KENDARI, TELISIK.ID - Sejak tahun 2019 menerapkan digitalisasi dan transaksi elektronik, Pemerintah Kota Kendari bisa melakukan penghematan anggaran. Dari sebuah aplikasi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) elektronik, Pemkot bisa menghemat anggaran hingga Rp 17 miliar setahun.
Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir menjelaskan, penerapan digitalisasi dan transaksi elektronik awalnya memang harus melakukan penyesuaian, namun setelah itu pekerjaan bisa semakin mudah.
Pasangan Siska Karina Imran ini mengakui, dengan penerapan digitalisasi dan transaksi elektronik baik dibelanja modal maupun rutin sangat membantu dalam proses pertanggung jawaban karena seluruh aktivitas terekam dengan baik.
"Bagi kami di pemerintah Kota Kendari tidak sibuk lagi mengurusi SPPD secara manual, karena saya melakukan approve perjalanan dinas itu dari handphone saja," ungkapnya, saat membuka Seminar Edukasi Keuangan yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (4/8/2022).
Sulkarnain menambahkan, selain efisiensi masih banyak manfaat yang bisa didapatkan dengan penerapan digitalisasi dan transaksi elektronik salah satunya dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat bisa lebih cepat dan sederhana. Seperti program New Laika yang memberikan pelayanan pada warga yang hendak berurusan di kelurahan, kecamatan maupun Dinas Catatan Sipil.
