Baca Juga: Diduga Korupsi, Mantan Kepala dan Bendahara Puskesmas Kioko Dilapor Polisi
"Jadi, kenapa bisa berbeda pandangan antara Kejaksaan dengan pihak Pengadilan Negeri Medan. Dalam kasus ini kami melihat ada dualisme antara majelis hakim Pengadilan Negeri Medan dengan Kepala Kejaksaan Negeri Medan. Saat Mujianto menjadi tahanan kota setelah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Medan, setelah memberikan jaminan Rp 500 juta," urai Johan Merdeka.
Atas dasar itu, Komite Rakyat Bersatu menyatakan sikap agar PN Medan segera menyeret, menangkap dan tahan kembali Mujianto. Selanjutnya, melakukan evaluasi terhadap majelis hakim pengadilan yang mengalihkan Mujianto sebagai tahanan kota.
"Menurut kami tidak sesuai dengan azas keadilan. Kami meminta agar pengadilan juga menangkap orang yang terlibat dalam perkara ini. Tegakan hukum tanpa diskriminasi dan intervensi dari pihak manapun dan jangan gadaikan hukum untuk kepentingan kaum kapitalis borjuis sehingga mencederai hukum dan keadilan," tegasnya.
Joni Siregar salah satu pimpinan aksi lainnya menegaskan, agar jangan ada persekongkolan antara Ketua Pengadilan Negeri Medan dengan Mujianto yang diduga sebagai mafia hukum dan mafia tanah.
