"Kita paham ini investasi, tetapi kenapa kedaulatan negara dan daerah Sultra bisa terinjak dengan TKA dan pemodal. Bukankah tujuan dan perhatian Pemerintah lebih kepada kesejahteraan rakyat melalui pemenuhan lapangan kerja, yang harusnya rakyat lebih diutamakan daripada TKA, meski betapapun kita perlu investasi, apalagi di tengah pendemi COVID-19. Sudahlah Bapak Gubernur jangan sakiti hati rakyat Sultra," tuturnya.
Sehingga, kata dia, ini soal serius bagaimana keberpihakan pemerintah pada nasib tenaga kerja sendiri yang masih banyak menganggur dan membutuhkan pekerjaan, dan juga menyangkut kedaulatan negara terutama di bidang ekonomi. Apalagi, ini sangat mendasar karena 500 TKA sebagiannya banyak tenaga kasar, masa tenaga kasar butuh impor TKA.
"Jangan sampai atas nama investasi daerah kita rugi, apalagi sampai mengorbankan kebutuhan lapangan kerja masyarat Sultra sendiri. Masyarakat Sultra yang butuh lapangan kerja bukan TKA. Semoga Bapak Gubenur Ali Mazi dapat mempertimbangkan protes kami," tutupnya.
Reporter: Fitrah Nugraha
Editor: Sumarlin