Ia menjelaskan kepastian tersebut diperoleh setelah pemerintah daerah menggelar Rapat Koordinasi Khusus Persiapan Pengamanan Hari Raya Idulfitri 2026. Rapat tersebut berlangsung di Gedung Moch Toha yang berada di kompleks pemerintahan daerah.
Dalam rapat tersebut, sejumlah agenda persiapan menjelang Idulfitri dibahas oleh pemerintah daerah, termasuk kesiapan pembayaran hak pegawai. Salah satu pembahasan yang menjadi perhatian ialah pencairan THR bagi PPPK paruh waktu.
Dadang Supriatna menjelaskan bahwa berkas pengajuan pencairan THR dibawa langsung oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah. Setelah dokumen tersebut diserahkan, ia segera menandatangani berkas yang diajukan.
“Kepala BKAD tadi sudah membawa berkasnya. Langsung saya tanda tangani. Nilainya Rp12 miliar,” katanya.
Dari total 7.550 PPPK paruh waktu yang tercatat, sebagian besar bertugas di sektor pendidikan. Pemerintah daerah mencatat sebanyak 4.320 orang bekerja sebagai guru dan tenaga kependidikan di berbagai satuan pendidikan.