"Kalau kita mau membandingkan antara pekerja dari luar dan masyarakat lokal, itu hanya nol sekian persen. Sementara kita ketahui bahwa lokasi mereka menambang adalah wilayah masyarakat lokal, ini tidak adil," terangnya.
Menanggapi tuntutan massa, pemerintah daerah yang diwakili oleh Asisten III Sekertariat Daerah (Sekda) Kolut, Muh. Idris menyatakan, jika dirinya juga sedih melihat kondisi aktivitas pertambangan di Kolaka Utara yang selalu menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
"Saya juga sedih melihat kondisi tambang saat ini, kenapa bisa seperti ini. Kita memiliki sumber daya alam melimpah tapi dikeruk begitu saja tanpa ada sumbangsi terhadap daerah," jelas Asisten III.
Lebih lanjut, ia menyampaikan jika dirinya tidak mengetahui terkait pemberian surat rekomendasi terhadap pihak perusahaan.
Ia juga berjanji akan menyampaikan semua tuntutan yang disampaikan oleh Tamalaki dan masyarakat kepada Pemda terkait aktivitas pertambangan di Tanjung Watulaki.
