Dalam perkara yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1 miliar dari total anggaran Rp 3,2 miliar, para terdakwa secara bersama-sama melanggar pasal 2 ayat (1) junto pasal 18 ayat (1) UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana subsidair perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 junto pasal 18 ayat (1) UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan di tambah UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sidang akan dilanjutkan pada 11 Juli mendatang, dengan agenda mendengarkan pembelaan terdakwa (pledoi).

Baca Juga: TPP ASN Muna Dinaikkan 4 Persen, P3K Ikut Kebagian

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Muna, Musrin Age menerangkan, konstruksi perkara tersebut dikerjakan tidak sesuai spesifikasi. Dimana, kontraktor, Yusuf mengendalikan pekerjaan dengan menyuruh tenaga kerja memasang material yang tidak sesuai dalam kontrak.

Contohnya, pasir menggunakan pasir laut yang diambil dari pinggir pekerjaan. Kemudian, air campuran (pasir dan semen) menggunakan air laut. Proses pencampuran pun tidak menggunakan readymix dan concrete mix sesuai standarisasi.