Ketua Tim Kerja Pengendalian Penduduk BKKBN Sulawesi Tenggara, Sudirman, turut hadir dalam acara tersebut sebagai perwakilan.
Menurut Mustakim, Ketua Tim Kerja Hubungan Antar Lembaga, Advokasi KIE, dan Humas (Halakiemas) BKKBN Sulawesi Tenggara, ada beberapa langkah yang dilakukan untuk meraih prestasi tersebut.
"Pertama, keberanian yang harus dimiliki saat memberikan advokasi ke pemda. Advokasi tidak hanya sebatas kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (DPPKB) saja, harus ke Bappeda, sekda dan bila belum cukup ya ke bupatinya juga," kata Mustakim.
Kedua, pemberian alternatif jalan agar kabupaten/kota yang minim APBD bisa menyusun GDPK dengan anggaran minimal tapi hasil maksimal.
"Berusaha menggandeng dan meyakinkan beberapa dosen yang punya kapasitas dalam penyusunan GDPK agar mau dengan biaya 30 persen dan keikhlasan 70 persen," lanjut Mustakim.