Ketiga, meyakinkan pemprov agar turut menyiapkan anggaran advokasi KIE ke kabupaten/kota yang belum menyusun GDPK.
"Dengan cara ini, BKKBN Perwakilan menjadi sangat terbantu dalam upaya advokasi ke para pimpinan tingkat kabupaten/kota agar segera menyusun GDPK," ucapnya.
Keempat, menghadapi tantangan dengan jiwa besar. Kadang tantangan muncul dari internal organisasi sendiri.
"Seperti yang pernah saya alami saat melakukan advokasi atau seminar penyusunan GDPK ke kabupaten/kota yang seringkali harus naik angkutan umum atau kendaraan pribadi ke kabupaten/kota ketika yang dikerjakannya dianggap bukan pekerjaan kantor, hanya karena tidak dibiayai dari anggaran/dipa kantor," tandas Mustakim. (C-Adv)