Baca Juga: Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara Ingatkan Target Pemenuhan Data Dukung
"Pencapaian kita pada tahun ini sebagai yang terbaik 1 di lingkup kementerian/lembaga menunjukkan peningkatan yang sangat baik dalam indeks tata kelola pengadaan," kata Novita.
Novita juga mengungkapkan harapannya agar realisasi pengadaan anggaran barang dan jasa untuk tahun 2024 bisa lebih baik lagi. "Saya harap prestasi ini memacu kita untuk menjadi lebih baik lagi di tahun 2024 mendatang," ucapnya.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pendampingan penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk tahun 2024 secara hybrid. Fokusnya adalah memastikan seluruh satuan kerja Kemenkumham se-Sulawesi terlibat aktif dalam merencanakan pengadaan barang dan jasa.
Sebagai informasi, Jakarta.kemenkumham.go.id memberikan definisi dokumen yang diperlukan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia dalam pemilihan pengadaan barang/jasa pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menjadi acuan utama. Persyaratan melibatkan Surat Izin Usaha, Nomor Induk Berusaha, status wajib pajak yang valid, dan berbagai dokumen lainnya.