TKD Dipangkas Kemenkeu, Begini Nasib Gaji PPPK Paruh Waktu yang Bergantung ke Kas Daerah

JAKARTA, TELISIK.ID - Penurunan alokasi dana transfer ke daerah (TKD) tahun 2026 membuat banyak pemerintah daerah harus menata ulang keuangan, termasuk untuk menanggung gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang mulai dibebankan ke kas daerah.

Penambahan alokasi dana transfer ke daerah sebesar Rp 43 triliun dalam APBN 2026 tidak serta-merta memperkuat kemampuan fiskal daerah.

Sebaliknya, sejumlah daerah justru mengalami pemangkasan pada nominal yang diterima, seperti yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Provinsi tersebut mengalami penurunan dana TKD hingga Rp 244 miliar. Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Bangka Belitung menyebut, pemangkasan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan akan langsung berdampak pada penurunan kapasitas fiskal daerah, meskipun pelayanan publik tetap dijaga agar tidak terganggu.

"Adanya pemangkasan ini, Pemprov Babel bersama DPRD harus mengatur kembali memilih kegiatan-kegiatan prioritas tanpa mengurangi porsi pelayanan publik dan belanja-belanja wajib," ujar Kepala Bakeuda Provinsi Babel, M. Haris di Pangkalpinang, seperti dikutip dari JPNN, Rabu (15/10/2025).