Menurutnya, tiga sektor yang menjadi fokus utama dalam belanja wajib, yakni pendidikan, kesehatan, dan pegawai, termasuk pembayaran gaji PPPK dan PPPK paruh waktu.
Namun, kondisi ini diakui menjadi tantangan besar karena beban belanja pegawai meningkat signifikan.
Baca Juga: Status PPPK Otomatis Terangkat jadi ASN Terbuka Lebar Lewat RUU Prolegnas 2025
"Pemangkasan ini menjadi kendala di daerah, seharusnya ada masa transisi meskipun maksud Pemerintah Pusat untuk kemandirian fiskal daerah, tetapi ini sangat besar selisihnya karena pemangkasan sampai Rp244 miliar atau 18 persen dari APBD," katanya.
Meski belanja prioritas tetap bisa dipenuhi, Pemprov Babel akan menghadapi tantangan pada 2026 karena pengangkatan PPPK, termasuk tenaga paruh waktu, sepenuhnya dibebankan ke APBD.