Menurut Haris, semestinya pembiayaan untuk gaji PPPK masuk dalam komponen Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer pusat.
"Ini harus dibiayai dan tidak kita kurangi dari dana transfer pusat, seharusnya itu masuk dalam komponen DAU," tambahnya.
Berdasarkan data Bakeuda, total dana TKD untuk Provinsi Babel tahun 2026 turun menjadi Rp 1,139 triliun dari sebelumnya Rp 1,405 triliun di tahun 2025.
Rinciannya terdiri dari Dana Transfer Umum (DTU) sebesar Rp 931,78 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 92,88 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 838,9 miliar, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 207,75 miliar.
DAK fisik pada 2026 bahkan dihapuskan, padahal pada tahun sebelumnya masih dianggarkan Rp 28,72 miliar. Sementara itu, DAK nonfisik naik tipis menjadi Rp 207,75 miliar dibanding Rp 206,86 miliar pada 2025.
