JAKARTA, TELISIK.ID – Wacana penunjukkan TNI/Polri sebagai Penjabat (Pj) untuk mengisi kekosongan kursi kepala daerah tahun 2022-2023, terus bergulir.

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, tidak ada regulasi yang melarang TNI/Polri untuk menjadi Pj kepala daerah.

"Memang tidak melanggar peraturan perundangan muculnya TNI dan Polri untuk mengisi komposisi jabatan-jabatan itu," kata Doli dalam keterangannya, Rabu (13/10/2021).

Doli berharap, daerah-daerah tersebut akan diisi oleh penjabat kepala daerah yang independen dan netral.

"Kita berharap siapapun nanti apakah background-nya itu ASN atau TNI-Polri, kita berharap seperti itu, dia independen dan netral," katanya.