Politisi Golkar itu juga berharap penjabat kepala daerah yang ditunjuk nantinya memiliki kemampuan leadership yang cakap.
Selain itu, para penjabat kepala daerah juga diharapkan mempunyai kemampuan komunikasi yang baik dengan berbagai kalangan.
"Yang terpilih melalui pilkada saja itu kadang-kadang hubungan komunikasi, psikologi, politiknya dengan elite-elite politik itu saja belum bisa harmonis, kan banyak juga hubungan komunikasi dengan kepala daerah terhadap DPR-nya tidak baik," ujarnya.
Sebelumnya, rencana pemerintah menunjuk pejabat kepala daerah dari perwira TNI-Polri menyusul kekosongan ratusan posisi kepala daerah imbas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024, terus menjadi sorotan publik.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim menilai, tak masalah jika pemerintah membuka opsi kepada perwira tinggi TNI-Polri sebagai Penjabat (Pj) Kepala Daerah.