Terkait dengan pengakuan mantan Kabag Tapem, La Ode Asri, yang mengaku jika tak ada masalah dalam proses ganti rugi lahan tersebut, pemilik yayasan pendidikan di Tanggerang, Banten ini membantah itu. Faktanya, terdapat diskriminasi yang dilakukan pemerintah terhadap warga pemilik lahan lainnya.

"Masalahnya bukan apakah ini sesuai dengan peraturan atau tidak, tapi utamanya adalah rasa keadilan bagi masyarakat. Harusnya, Keluarga Bupati justru yang menjadi contoh teladan untuk berkorban bagi daerah.  Setidaknya, mempermudah Pemda dengan harga yang tidak jauh dari harga yang diterima masyarakat," nilainya.

Menurutnya, keterangan dari Kabag Tapem selaku pihak paling bertanggungjawab dalam kasus tersebut, untuk membuka seluruh data terkait daftar harga yang telah diterima oleh warga terkait pembebasan lahan itu.

"Semboyan “Busel Beradat” sudah bagus, dan harus dikonkritkan melalui keteladanan. Dan keluarga pejabat haruslah yang terdepan dalam mendukung semboyan ini, supaya jadi warisan nama baik sepanjang waktu di daerah," bebernya.

Baca Juga : Muna Nihil COVID-19, 36 Orang Terus Diawasi