Sebelumnya, Kabag Tapem Busel saat ini, LM. Martosiswoyo mengaku, seluruh dokumen arsip terkait ganti rugi lahan tersebut tak tersimpan di Tapem. Ia juga telah berusaha mencari dokumen tersebut.
"Tidak ada. Karena saya ini menjabat nanti tahun 2019 di sini. Sementara kegiatan itu di tahun 2018. Saya juga sedang cari dokumen itu," kata Toto, sapaan akrab LM. Martosiswoyo.
Dikutip dari kasemea.com, mantan Kabag Tapem Busel, La Ode Asri, memastikan tak ada kesalahan dalam proses ganti rugi lahan di jalan masuk menuju Pasar Bandar Batauga tersebut. Menurutnya, ganti rugi tanah tersebut, mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Selain itu juga, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Terkait dengan negosiasi harga atau nominal objek ganti rugi lahan, tanpa mengesampingkan NJOP, namun ditentukan dengan harga pasar tanah di lokasi tersebut, dan dengan penguatan adanya keterangan dari lurah setempat.
Baca Juga : Cegah Penyebaran COVID-19, DPRD Sultra Pasang Area Wajib Disinfektan
