SURABAYA, TELISIK.ID - Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja terus mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Mulai dari mahasiswa, buruh atau pekerja, pakar, hingga organisasi keagamaan.
Gelombang penolakan juga menggema di Jawa Timur. Penolakan pertama ini datang dari Dewan Eksekutif Mahasiswa (Korpus DEMA) PTKIN se-Indonesia. Mereka mengatakan bahwa langkah pemerintah dan DPR adalah tindakan penindasan terhadap kedaulatan rakyat.
"DPR dan pemerintah telah merampas kedaulatan rakyat. DPR sengaja mempercepat pembahasan dan menyepakati RUU ini tanpa memperhatikan kondisi bangsa Indonesia sedang menghadapi pandemi," ujar Korpus DEMA PTKIN Onky Fachrur Rozie, Rabu (7/10/2020).
Onky mengatakan bahwa UU Cipta Kerja juga kurang tepat untuk diberlakukan di Indonesia.
Baca juga: Antisipasi Unjuk Rasa Tolak UU Ciptaker, Ribuan Polisi Jaga Ketat Kantor DPRD