Aturan tersebut kemudian diubah Presiden Jokowi dalam PP 75/2021, sehingga rektor tidak masalah mengisi kursi komisaris BUMN.

Baca juga: Jokowi Umumkan PPKM Diperpanjang hingga 25 Juli

Pasal 39 huruf c menyatakan bahwa rektor dan wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang merangkap sebagai direksi pada BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta.

Mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu juga menyoroti perubahan statuta UI.

“Perubahan statuta UI 2 Juli 2021 yang membolehkan rektor rangkap jabatan komisaris BUMN tidak menyelesaikan masalah karena dengan statuta lama, rektor UI, MWA, dan Menteri BUMN sudah melanggar hukum,” tulis Said Didu di Twitter, dikutip pada Selasa (20/7/2021).