Menurut Zudan, integritas menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Dengan jumlah ASN yang mencapai sekitar 6,7 juta orang, penguatan budaya integritas dinilai akan memberikan dampak besar terhadap kualitas tata kelola pemerintahan.
"ASN merupakan pelaksana pengelolaan APBN dan APBD, penyelenggara pelayanan publik, penyusun regulasi, hingga pelaksana pengadaan barang dan jasa. Karena itu, integritas harus menjadi fondasi utama agar risiko-risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diminimalkan," ujar Zudan dalam keterangan resminya, seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Minggu (21/6/2026).
Ia menegaskan bahwa pembangunan integritas tidak selalu harus dimulai dari langkah besar. Menurutnya, kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi dasar terbentuknya budaya kerja yang jujur dan bertanggung jawab.
"Mari kita mulai dari hal sederhana, yaitu jangan mengambil barang yang bukan milik kita dan jangan mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Jika seluruh ASN memegang prinsip tersebut, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah akan semakin kuat," tegasnya.
Ketua KPK Setyo Budiyanto menilai pembelajaran digital memiliki peran strategis dalam membangun budaya antikorupsi di kalangan aparatur negara. Ia menekankan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi juga membutuhkan pendidikan yang berkelanjutan.