Rencana tersebut mencakup penghentian operasi militer Israel, pembebasan sandera, serta penarikan pasukan secara bertahap dari Gaza. Sebagai gantinya, Hamas diharapkan menyerahkan pemerintahan wilayah itu kepada badan teknokrat independen Palestina yang akan didukung negara-negara Arab dan Islam.
Beberapa jam setelah ultimatum itu diumumkan, Hamas menyampaikan tanggapan resmi kepada para mediator regional dan internasional. Dalam dokumen tanggapannya, kelompok tersebut menyatakan pada dasarnya menyetujui pembebasan semua sandera Israel, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, sesuai kerangka pertukaran dalam rencana AS. Hamas juga menyebut siap memulai negosiasi rinci terkait pelaksanaannya.
“Hamas menghargai upaya negara-negara Arab, Islam, dan internasional termasuk Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik serta mencegah relokasi warga Palestina,” tulis kelompok itu dalam pernyataannya.
Hamas juga menegaskan bahwa masa depan Gaza dan hak rakyat Palestina akan dibahas secara kolektif, mengacu pada hukum serta resolusi internasional yang berlaku.
Menurut rancangan kesepakatan tersebut, Israel akan menghentikan operasi militer dan mundur ke posisi yang telah disepakati. Dalam waktu 72 jam setelah Israel menerima perjanjian itu secara terbuka, Hamas wajib memulangkan seluruh sandera.