Selain itu, politis PDIP itu juga menjelaskan, proses pemekaran daerah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tahun 2021 ini pengajuan pemekaran Kepton masih mustahil terakomodir.
“Pemekaran DOB tahun ini tidak masuk dalam Prolegnas. Di satu sisi, pemekaran provinsi membutuhkan biaya yang sangat besar. Anggaran untuk pembahasannya saja sekira Rp 400 miliar,” jelasnya.
Di satu sisi, menurut Mantan Bupati Wakatobi ini, saat ini pemerintah pusat sedang fokus pada pemulihan ekonomi dan kesehatan akibat hantaman COVID-19 yang memporakporandakan perekonomian Indonesia.
“Kepada masyarakat Sultra khususnya Kepton yang menginginkan pemekaran, harus bersabar. Dan tetap berjuang sesuai regulasi yang telah digariskan,” tandasnya. (A)
Reporter: Siswanto Azis